berwirausaha yang bagus
Entrepreneurship dianggap sebagai salah satu fungsi ekonomi karena dari semangat untuk berwirausaha hingga menjadi wirausaha baru kemudian menjadi wirausaha yang sesungguhnya sangat terkait dengan kontribusinya terhadap pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat. Selain entrepreneurship,
ada pula Intrapreneurship yakni suatu entrepreneurship yang selalu menekankan pengembangan sumber daya, yakni sumber daya dari dalam untuk memacu bisnis yang sukses (putting internal resources first).
Barangkali pengertian kedua ini jarang kita dengar, namun didalam prakteknya berada dalam lingkup kewirausahaan terutama yang menggerakkan sumber daya, sumber dana, dan sumber informasi dari lembaga perusahaan itu sendiri.
Kalau kewirausahaan itu merupakan sesuatu yang berproses, tentunya ada langkah-langkah strategis yang harus dimulai dari awal hingga menciptakan keberhasilan dalam bisnis. Lalu siapa yang akan menumbuhkan semangat berwirausaha itu, apakah pemerintah, atau iklim usaha atau pun peluang-peluang yang menarik dibandingkan menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), karyawan perusahaan dan sebagainya.
Hal inilah sepatutnya menjadi pemikiran kita bersama karena kita sangat menyadari bahwa lowongan untuk menjadi PNS, karyawan perusahaan BUMN, swasta sangatlah terbatas. Tiada jalan hidup mandiri dan berusaha sesuai kemampuan akan lebih realistik dari pada mengharapkan hujan di langit, air di tempayan ditumpahkan.
Angka kemiskinan dan pengangguran semakin membengkak akibat krisis ekonomi yang membawa bangsa ini dalam keterpurukan dalam derajat hidup. Kita sadar betul bahwa bangsa ini sudah miskin. Riau memiliki angka yang fantastis 43,8 persen penduduknya miskin. Apapun yang kita lakukan untuk menyerap angkatan kerja yang demikian besar selalu sulit direalisir.
Terlepas dari apakah wirausaha itu bawaan lahir atau bisa dipelajari, maka ada beberapa catatan penting yang menurut penulis perlu kita perhatikan. Pertama; memberikan pemahaman yang jelas tentang bagaimana pentingnya berwirausaha itu, disamping menolong diri sendiri dapat membantu orang lain dalam menciptakan lapangan kerja baru dalam berbagai sektor.
Ini tentunya berkaitan dengan adanya pengetahuan (kognitif) yang dilakukan melalui proses pengajaran di Perguruan Tinggi (PT) sampai ke tingkat pelatihan keterampilan. Ironisnya, Perguruan Tinggi baru memulai hal ini, padahal output mereka tidak bisa direm dan terus membengkak yang berakhir dengan lahirnya Pengangguran Tingkat Tinggi (PTT), kalau sudah begini akan melahirkan beban baru bagi pemerintah termasuk kredibilitas PT itu sendiri.
Penulis juga tidak tahu persis berapa jumlah sarjana yang tidak mau menjadi PNS justru memilih mandiri untuk mengembangkan kemampuan ilmunya. Kedua; menciptakan iklim investasi yang kondusif baik dalam perizinan, informasi usaha, jaringan usaha dan sebagainya sehingga Wira Usaha Baru (WUB) dapat lahir setiap saat karena mampu membaca peluang yang muncul.
Dorongan ini harus lahir dari penguasa dan birokrat karena kalau kita sadar betapa sulitnya untuk memulai usaha karena banyaknya aturan yang harus dipenuhi, padahal WUB sangat mendukung fungsi ekonomi yang dimaksud. Sepertinya perlu kebijakan yang mendasar dan mereformasi pekerjaan dinas atau instansi yang terkait dengan bidang-bidang usaha kecil yang muncul di masyarakat.
Unit Pelayanan Terpadu (UPT) yang dimiliki oleh pemerintah selama ini hendaknya benar-benar berfungsi dan benar-benar mempunyai kebijakan untuk mempermudah, melayani kepentingan masyarakat dan menciptakan pendapatan baik pajak maupun retribusi untuk kesinambungan pembangunan.
Ketiga; memberikan pembinaan dan penyuluhan secara rutin dan kontinyu serta berkesinambungan dengan program yang jelas dan terencana dengan baik. Selama ini terkesan sulit menciptakan koordinasi yang baik antar sektor terkait baik dinas atau instansi, PT, LSM, tokoh masyarakat.
ada pula Intrapreneurship yakni suatu entrepreneurship yang selalu menekankan pengembangan sumber daya, yakni sumber daya dari dalam untuk memacu bisnis yang sukses (putting internal resources first).
Barangkali pengertian kedua ini jarang kita dengar, namun didalam prakteknya berada dalam lingkup kewirausahaan terutama yang menggerakkan sumber daya, sumber dana, dan sumber informasi dari lembaga perusahaan itu sendiri.
Kalau kewirausahaan itu merupakan sesuatu yang berproses, tentunya ada langkah-langkah strategis yang harus dimulai dari awal hingga menciptakan keberhasilan dalam bisnis. Lalu siapa yang akan menumbuhkan semangat berwirausaha itu, apakah pemerintah, atau iklim usaha atau pun peluang-peluang yang menarik dibandingkan menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), karyawan perusahaan dan sebagainya.
Hal inilah sepatutnya menjadi pemikiran kita bersama karena kita sangat menyadari bahwa lowongan untuk menjadi PNS, karyawan perusahaan BUMN, swasta sangatlah terbatas. Tiada jalan hidup mandiri dan berusaha sesuai kemampuan akan lebih realistik dari pada mengharapkan hujan di langit, air di tempayan ditumpahkan.
Angka kemiskinan dan pengangguran semakin membengkak akibat krisis ekonomi yang membawa bangsa ini dalam keterpurukan dalam derajat hidup. Kita sadar betul bahwa bangsa ini sudah miskin. Riau memiliki angka yang fantastis 43,8 persen penduduknya miskin. Apapun yang kita lakukan untuk menyerap angkatan kerja yang demikian besar selalu sulit direalisir.
Terlepas dari apakah wirausaha itu bawaan lahir atau bisa dipelajari, maka ada beberapa catatan penting yang menurut penulis perlu kita perhatikan. Pertama; memberikan pemahaman yang jelas tentang bagaimana pentingnya berwirausaha itu, disamping menolong diri sendiri dapat membantu orang lain dalam menciptakan lapangan kerja baru dalam berbagai sektor.
Ini tentunya berkaitan dengan adanya pengetahuan (kognitif) yang dilakukan melalui proses pengajaran di Perguruan Tinggi (PT) sampai ke tingkat pelatihan keterampilan. Ironisnya, Perguruan Tinggi baru memulai hal ini, padahal output mereka tidak bisa direm dan terus membengkak yang berakhir dengan lahirnya Pengangguran Tingkat Tinggi (PTT), kalau sudah begini akan melahirkan beban baru bagi pemerintah termasuk kredibilitas PT itu sendiri.
Penulis juga tidak tahu persis berapa jumlah sarjana yang tidak mau menjadi PNS justru memilih mandiri untuk mengembangkan kemampuan ilmunya. Kedua; menciptakan iklim investasi yang kondusif baik dalam perizinan, informasi usaha, jaringan usaha dan sebagainya sehingga Wira Usaha Baru (WUB) dapat lahir setiap saat karena mampu membaca peluang yang muncul.
Dorongan ini harus lahir dari penguasa dan birokrat karena kalau kita sadar betapa sulitnya untuk memulai usaha karena banyaknya aturan yang harus dipenuhi, padahal WUB sangat mendukung fungsi ekonomi yang dimaksud. Sepertinya perlu kebijakan yang mendasar dan mereformasi pekerjaan dinas atau instansi yang terkait dengan bidang-bidang usaha kecil yang muncul di masyarakat.
Unit Pelayanan Terpadu (UPT) yang dimiliki oleh pemerintah selama ini hendaknya benar-benar berfungsi dan benar-benar mempunyai kebijakan untuk mempermudah, melayani kepentingan masyarakat dan menciptakan pendapatan baik pajak maupun retribusi untuk kesinambungan pembangunan.
Ketiga; memberikan pembinaan dan penyuluhan secara rutin dan kontinyu serta berkesinambungan dengan program yang jelas dan terencana dengan baik. Selama ini terkesan sulit menciptakan koordinasi yang baik antar sektor terkait baik dinas atau instansi, PT, LSM, tokoh masyarakat.
Barangkali masih banyak faktor lain yang perlu menjadi pemikiran kita bersama agar tenaga kerja, angka kerja, pengangguran termasuk masyarakat miskin yang ingin berusaha dan ketiadaan usaha patut kita simak secara seksama.
Betapa baiknya pun program pemerintah untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran termasuk PTT akan sulit dilaksanakan mengingat begitu banyak penduduk yang hidup dalam himpitan krisis yang berkepanjangan. Untuk itu upaya untuk menumbuhkan semangat kewirausahaan bagi semua kalangan adalah alternatif untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran. (Sumber = Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Bahana Mahasiswa )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar